nusakini.com--Realisasi anggaran 2017 Kementerian Perhubungan untuk posisi semester I Tahun 2017 mencapai 27,12%, sementara target realisasi dalam DIPA sebesar 24,84%. Realisasi ini juga lebih baik jika dibandingkan semester I Tahun 2016 yang mencapai 22,19%. Demikian disampaikan Menhub dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, di Jakarta pada Rabu (5/7). 

Lebih lanjut Menhub Budi menjelaskan mengapa semester satu realisasi anggaran hanya ditargetkan 24,84%. Menurut Menhub, hal tersebut karena 90% kegiatan baru selesai dilelang pada bulan Maret 2017 atau 70% kegiatan baru dikontrakkan pada bulan Maret 2017" 

Pada Raker tersebut Menhub juga menjelaskan upaya yang dilakukan guna mencapai target realisasi anggaran Tahun 2017 sebesar 92%. 

"Saya telah memberikan arahan untuk melakukan percepatan anggaran, seperti mendorong lelang tidak mengikat dengan nilai Rp 7,071 Triliun atau sebesar 20,4% dari nilai kegiatan yang dikontrakkan dan menargetkan pada akhir bulan Maret, kegiatan yang telah dikontrakan sebesar 70% atau kegiatan dilelangkan sebesar 90%," jelas Menhub. 

Menhub menambahkan, Kemenhub telah mengoptimalisasi kegiatan yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

"Kami telah menyelenggarakan angkutan mudik gratis lebaran tahun 2017, mengoperasikan Long Distance Ferry untuk mengurangi kepadatan lalu lintas angkutan barang, mengadakan kapal pelayaran rakyat, dan menggeser pembangunan bandara dari wilayah pesisir ke daerah pegunungan di Papua. Manfaat kegiatan ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," tambah Menhub. 

Menhub juga memaparkan sasaran output transportasi tahun 2015 - 2019 yang tertuang dalam Renstra Kementerian Perhubungan dan RPJMN. 

"Kami sudah menetapkan sasaran output hingga tahun 2019, diantaranya pembangunan BRT, pembangunan dan rehabilitasi terminal tipe A, pembangunan kapal dan pelabuhan penyeberangan, pembangunan dan rehabilitasi jalur kereta api, pembangunan pelabuhan laut dan kapal perintis, pembangunan bandar udara, dan meluluskan SDM bidang transportasi," papar Menhub. 

Kemenhub terus berupaya agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai, meskipun terdapat beberapa kendala yang sulit dihindarkan khususnya terkait dengan kebutuhan anggaran, seperti halnya untuk memenuhi tercapainya sasaran pembangunan jalan kereta api. 

Berdasarkan data sasaran untuk kegiatan-kegiatan utama yang telah ditetapkan, maka besaran total capaian pada tahun 2015 -2016 dan perkiraan tahun 2017, serta sisa target hingga tahun 2019, diantaranya sebagai berikut : 

Program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat, dengan capaian terendah yaitu pembangunan terminal tipe A sebanyak 1 lokasi dari target 41 lokasi dan tertinggi untuk pembangunan BRT sebanyak 1.383 unit dari target sebesar 3.170 Unit; 

Program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian, dengan capaian terendah, untuk pembangunan jalan kereta api sepanjang 388,3 km’sp dari target 3.258 km’sp dan untuk pembangunan bangunan khusus sebanyak 8 unit dari target sebesar 21 unit;

Program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut, dengan total capaian untuk pembangunan pelabuhan laut sebesar 85 lokasi dari target 100 lokasi dan pembangunan kapal perintis sebesar 38 unit dari target sebesar 103 unit;

Program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara, dengan capaian untuk pembangunan bandar udara baru sebesar 7 lokasi dengan dari target 15 lokasi;

Program pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, dengan capaian terendah untuk lulusan SDM transportasi udara sebanyak 23.222 orang dari target 44.638 orang dan tertinggi lulusan SDM aparatur sebanyak 33.678 orang dari target 51.771 orang.

Program Prioritas Tahun 2018

Pada tahun 2018, Kementerian Perhubungan memiliki total Pagu Indikatif sebesar Rp 48,486 Triliun. 

Adapun rincian Pagu Indikatif di lingkungan Kemenhub sebagai berikut: Sekretariat Jenderal Rp 0,58 Triliun, Inspektorat Jenderal Rp 0,10 Triliun, Ditjen Perhubungan DaratRp 4,58 Triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp 11,60Triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp 9,14 Triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp 17,59 Triliun, Badan Penelitian dan Pengembangan Rp 0,14 Triliun, Badan Pengembangan SDM Perhubungan Rp 4,52 Triliun, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Rp 0,20 Triliun. 

Menhub menjelaskan dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi tahun 2017 dan mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2018, maka belanja Pemerintah diprioritaskan untuk pencapaian sasaran Prioritas Nasional. Untuk itu, Menhub memfokuskan Pagu Indikatif yang dimiliki pada 4 (empat) program prioritas tahun 2018. 

"Kami memiliki total Pagu Indikatif sebesar Rp 48,486 Triliun. Nilai tersebut kami bagi menjadi 4 (empat) fokus prioritas program tahun 2018, diantaranya meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi, kapasitas sarana dan prasarana transportasi, kualitas layanan umum transportasi, menyelenggarakan tata kelola, regulasi dan dukungan manajemen di lingkungan Kemenhub," jelas Menhub. 

Menhub menambahkan para sub sektor di lingkungan Kemenhub terus berupaya mengoptimalkan dan fokus kepada sasaran pembangunan. 

Sebagai informasi, Ditjen Perhubungan Darat terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kualitas baik prasarana maupun sarana, dengan target sebagai berikut: 

a.Pembangunan BRT sebanyak 200 unit; 

b.Pembangunan terminal tipe A sebanyak 11 lokasi; 

c.Rehabilitasi/peningkatan terminal tipe A sebanyak 8 lokasi; 

d.Pembangunan kapal penyeberangan sebanyak 7 unit; 

e.Pembangunan pelabuhan penyeberangan sebanyak 16 lokasi. 

Sedangkan Ditjen Perkeretaapian, membangun jalur kereta api yang terintegrasi dan menyeluruh termasuk reaktivasi jalur kereta api, pelayanan dari dan ke bandar udara serta menuju pelabuhan untuk mengurangi beban jalan raya untuk angkutan peti kemas dan meningkatkan pembangunan angkutan perkotaan berbasis rel, dengan target antara lain : 

a.Peningkatan jalan kereta api sepanjang 730 km’sp;

b.Peningkatan dan rehabilitasi jalur kereta api sepanjang 45 km’sp; 

c.Pembangunan bangunan khusus sebanyak 1 unit. 

Sementara itu, Ditjen Perhubungan Laut terus berupaya meningkatkan pelayanan untuk kelancaran distribusi barang dan mobilitas manusia serta menunjang dan mengembangkan program tol laut, dengan target sebagai berikut : 

a.Pembangunan pelabuhan laut sebanyak 15 lokasi; 

b.Pembangunan kapal perintis sebanyak 65 unit.

Sedangkan Ditjen Perhubungan Udara meningkatkan pelayanan dengan pengembangan fasilitas utama bandar udara melalui perpanjangan runway dan pembangunan terminal penumpang serta pembangunan bandar udara baru. Hal ini bertujuan bukan hanya untuk membuka aksesibilitas melainkan juga untuk pemerataan pelayanan khususnya untuk angkutan udara, dengan target antara lain penyelesaian pembangunan 8 bandar udara baru. 

Adapun Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melakukan revitalisasi SMA/SMK dan pemberian beasiswa bagi masyarakat di daerah terluar, terdalam, terisolir dan perbatasan, juga terus mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan, dengan target sebagai berikut : 

a.Lulusan SDM transportasi darat sebanyak 8.405 orang; 

b.Lulusan SDM transportasi laut sebanyak 523.450 orang; 

c.Lulusan SDM transportasi udara sebanyak 10.708 orang; 

d.Lulusan SDM transportasi aparatur sebanyak 9.047 orang. 

Rapat Kerja ini dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis dan dihadiri oleh para wakil ketua dan anggota Komisi V DPR RI, Para Eselon I Kementerian Perhubungan, Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) dan Kepala Badan SAR Nasional. (p/ab)

Share Tweet Google+ Pinterest